Khossinah,Magister Sosiologi, FISHUM, UIN Sunan Kalijaga

Birokrasi berfungsi untuk melayani masyarakat secara adil tanpa diskriminasi, dengan kebijakan yang mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan keadilan (Evans, 2016). Karena seharusnya, birokrasi menjadi instrumen utama dalam mewujudkan kesejahteraan publik. Akan tetapi kenyataannya, birokrasi sering dipengaruhi oleh kepentingan politik, ketika aktor-aktor politik memasukkan agenda pribadi ke dalam proses administratif (Muhammad Attur Mehta Kusumana, 2024).

Patronase dalam tubuh birokrasi menjadi konstelasi politik yang memiliki pengaruh besar terhadap politik, ekonomi dan sosial. Pasalnya, raktik patronase sering mendorong aparatur birokrasi untuk lebih mengutamakan kepentingan politik dibandingkan pelayanan publik yang profesional (Sherly, Atha Winanti, 2020). Lebih lanjut, hubungan patron-klien dalam birokrasi menciptakan aliansi yang tidak sehat dan merusak efektivitas institusi. Maka praktik patronase dalam hubungan patron-klien tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan prinsip dasar birokrasi ideal.

Di Indonesia, praktik patronase dan relasi kekuasaan telah mengakar sejak masa Orde Baru. Selama lebih dari tiga dekade, birokrasi didominasi oleh kepentingan rezim dan pengaruh Partai Golkar (Muhammad Attur Mehta Kusumana, 2024). Praktik tersebut tercermin dalam proses rekrutmen aparatur sipil negara yang tidak selalu berbasis merit, melainkan dipengaruhi oleh relasi kekuasaan dan kepentingan tertentu. Dalam beberapa kasus, posisi birokrasi bahkan dapat diakses melalui mekanisme transaksional, yang jelas bertentangan dengan prinsip profesionalisme.

Temuan lain menunjukkan bahwa praktik patronase masih terus berlangsung hingga saat ini. Birokrasi kerap dimanfaatkan sebagai mesin politik oleh aktor-aktor tertentu, terutama dalam konteks kontestasi politik lokal. Kemenangan politisi dalam pemilihan kepala daerah sering kali diikuti oleh pembentukan jaringan patron-klien dalam struktur birokrasi (Lutfi Wahyudi, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa budaya patronase masih menjadi bagian dari relasi kekuasaan di Indonesia.

Sebaliknya, Singapura berhasil menerapkan sistem meritokrasi, yaitu posisi dan kepemimpinan ditentukan berdasarkan kapasitas, kompetensi, dan integritas individu. Hal tersebut tercermin dalam berbagai kebijakan, seperti penguatan regulasi anti-korupsi, pemberian gaji yang kompetitif bagi aparatur negara, serta penegakan hukum yang konsisten. Selain itu, masyarakat Singapura juga memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap supremasi hukum (Ramadhani Haryo Seno, 2022).

Berbeda dengan Indonesia, elit politik di Singapura menunjukkan kemauan politik (political will) yang kuat dalam menjaga integritas birokrasi. Kondisi ini berimplikasi pada minimnya praktik patron-klien dalam sistem pemerintahan. Aparatur negara di Singapura cenderung memisahkan secara tegas antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi, sehingga birokrasi tetap berjalan sesuai prinsip profesionalisme dan akuntabilitas. Dengan demikian, kebutuhan politik dan ekonomi tidak disalurkan melalui mekanisme informal seperti patronase, melainkan melalui sistem yang transparan dan institusional.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa efektivitas birokrasi tidak hanya ditentukan oleh struktur formal, tetapi juga oleh komitmen politik, kekuatan institusi, dan budaya sosial yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, perlu adanya reformasi birokrasi di Indonesia yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada transformasi budaya politik dan penguatan integritas dalam relasi kekuasaan.

Referensi

Kamal. “Patronase dan Klientisme dalam Korupsi Birokratik: Analisis Struktural dan Rasional Kekuasaan”. 2026

Evans, T. Professional Discretion in Welfare Service: Beyond Street-Level Bureaucracy. Routledge. 2016

Lutfi Wahyudi. Politisi Birokrasi Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Jurnal Paradigma. 2019. Nol.7. No.3

Muhammad Attur Mehta Kusumana. Demokrasi di Bawah Bayang-Bayang Patronase-Klientelisme: Memitigasi Praktik Politisasi Birokrasi Di Indonesia. The Indonesian Journal of Politics and Policy. 2024. Vol.6. No.1

Ramadhani Haryo Seno. Kunci Kesuksesan Revormasi Birokrasi Singapura: Pembelajaran Untuk Para Pembuat Kajian. Jurnal Litbang. 2022. Vol.20. No.2

Sherly Atha Winanti. Analisis Patronase Politik Terhadap Birokratisasi Pemerintahan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang. Jurnal Dinamika Sosial Budaya. 2020. Vol.22. No.2