APSSI merupakan asosiasi program studi sosiologi yang secara nasional mewadahi kurang lebih 82 Prodi Sosiologi dari 102 Program Studi Sosiologi yang ada di Indonesia. Asosiasi program studi sangat penting untuk menyelaraskan standar kompetensi lulusan, memperbarui kurikulum agar relevan dengan dunia kerja, dan memperkuat kolaborasi antarkampus. Organisasi ini juga berfungsi sebagai wadah advokasi, pengembangan mutu pendidikan, dan mempercepat akreditasi program studi secara nasional.

Pada tahun 2026 ini, APSSI menyelenggarakan Kongres Nasional sebagai dengan agenda memilih ketua yang baru di Bali Paragon Hotel, 24-26 Juli 2026. Adapun hostnya Univeristas Udayana, Bali. Pada Kongres ke-5 ini teripilih Dr. Tyas Retno Wulan, S.Sos, M.Si terpilih sebagai ketua APSSI yang menggantikan ketua periode 2022-2026, Ibu Dr. Harmona Daulay, S.Sos,M.Si. Ibu Dr. Harmona Daulay pada periode kepengurusan ini terpilih sebagai Ketua Dewan Pengawas APSSI. Pasca terpilih ketua, kemudian dipilih Formatur yang akan memilih kepengrusan APSSI 2026-2030. Program Studi Magister Sosiologi pun menjadi bagia dari kepengurusan APSSI

Program Studi Magister Sosiologi yang diwakili oleh Dr. Muryanti, S.Sos,MA mengikuti konferensi APSSI ke-12 yang bertema “Proyek Strategis Nasional; Menakar Konsekuensi Pembangunan dan Arah Kepentingan Nasional”. Dengan Keynote Speech: Prof.Dr. Arif Satria,M.Si, Ketua BRIN dan Ken M.P.Setiawan, Deputy Director at Asia Institute, The University of Melbourne.

PSN (Proyek Strategis Nasional) menjadi salah satu tumpuan pembangunan dengan tujuan ideal peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan investasi, penyerapan tenaga kerja, dan produktivitas ekonomi nasional melalui sektor infrastruktur serta industri. PSN mulai beroperasi sebagai kebijakan pembangunan melalui Perpres Nomor 3 Tahun 2016. Pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo ada 233 PSN, sedangkan pada pemerintah Presiden Prabowo 77 PSN dengan komposisi 29 proyek baru dan 48 kelanjutan.

Pertanyaan paling serius dari kalangan ilmuwan sosial, sosiolog, adalah bagaimana PSN dipraktikkan untuk pencapaian kepentingan umum? Pertanyaan tersebut di atas muncul dari berbagai kasus konflik tidak seimbang (asymmetric conflict) antara masyarakat lokal dengan pelaksana PSN baik pemerintah dan swasta. Praktik-praktik dominasi aktor pemerintah bersama swasta dengan dimensi marjinalisasi terhadap masyarakat lokal masih menjadi fenomena sosial di balik tujuan ideal PSN. Fenomena ini menjadi pertimbangan kritis para sosiolog bahwa kepentingan transenden, umum, masih belum mencapai titik idealnya.

Beberapa sub tema yang diusung dalam konferensi Nasioal APSSI ini, diantaranya: (1). Pembangunan, PSN dan tata demokrasi Indonesia; (2).Identitas, masyarakat lokal dan implementasi PSN; (3).Relasi gender, transformasi, dan pembangunan; (4).Rekayasa sosial respon kebencanaan dan (5).Aktivisme digital, aktor pemuda, dan kepentingan nasional. Program Studi Magister Sosiologi berkontribusi pada tema paper yang pertama, dengan mengusung judul paper, urgensi pelibatan masyarakat pada PSN, Food Estate (Muryanti)